TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional Armida Alisyahbana mengatakan rencana kenaikan bahan bakar
minyak (BBM) per 1 April 2012 diupayakan tidak ikut mempengaruhi tarif
kendaraan umum secara signifikan.
Menurut Armida, saat ini tengah dibahas kompensasi dari pemerintah kepada angkutan umum untuk mengantisipasi dampak langsung kenaikan tersebut. “Diusulkan tidak ikut naik tarifnya karena pemerintah akan memberikan subsidi tambahan kepada pengelola angkutan umum,” kata Armida saat membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Provinsi DI Yogyakarta di Hotel Ambarukmo, Jumat, 9 Maret 2012.
Subsidi itu, kata Armida, akan diberikan langsung kepada armada bus, kereta api, dan kapal laut, khususnya kelas ekonomi. “Sedang dipikirkan juga bagaimana kompensasi terhadap angkutan kota,” kata dia.
Untuk angkutan kota, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran itu mengatakan saat ini ada sejumlah pilihan yang dikaji meliputi pembebasan bea pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pembebasan pajak masuk suku cadang.
“Dari Kementerian Keuangan saat ini juga mengkaji pemberian fasilitas kredit terhadap perusahaan angkutan dalam upaya peremajaan armadanya,” kata dia.
Skema kompensasi kenaikan BBM tahun ini, kata Armida, berbeda dari sebelumnya. Kali ini hanya 18,5 juta orang miskin yang menerima program bantuan langsung masyarakat sementara (BLMS) atau hanya sekitar 30 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.
Sementara kompensasi lainnya diberikan untuk subsidi transportasi maupun subsidi yang tidak berdampak langsung. “Insya Allah sekarang bisa lebih baik dan lebih akurat,” kata dia.
Optimisme keakuratan itu didukung langkah pemerintah yang menggunakan data terbaru, yakni data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. “Nanti keluarga miskin akan mendapat kartu yang bisa disobek sehingga keluarga itu yang berhak dapat BLMS,” kata dia.
Sedangkan bagi warga yang tidak berdampak langsung, diusulkan penambahan subsidi untuk siswa miskin. Sebanyak 30 persen dari total penduduk miskin yang memiliki anak sekolah dari SD hingga SMA akan mendapat beasiswa.
Pada saat bersamaan, lanjut Armida, juga diusulkan belanja infrastruktur untuk percepatan pembangunan. “Arahan Presiden, percepatan ini akan difokuskan untuk Indonesia bagian timur.”
Usulan lain yang tengah dibahas juga meliputi ketahanan pangan, seperti penambahan jaringan irigasi serta ketahanan energi.
Menurut Armida, saat ini tengah dibahas kompensasi dari pemerintah kepada angkutan umum untuk mengantisipasi dampak langsung kenaikan tersebut. “Diusulkan tidak ikut naik tarifnya karena pemerintah akan memberikan subsidi tambahan kepada pengelola angkutan umum,” kata Armida saat membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Provinsi DI Yogyakarta di Hotel Ambarukmo, Jumat, 9 Maret 2012.
Subsidi itu, kata Armida, akan diberikan langsung kepada armada bus, kereta api, dan kapal laut, khususnya kelas ekonomi. “Sedang dipikirkan juga bagaimana kompensasi terhadap angkutan kota,” kata dia.
Untuk angkutan kota, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran itu mengatakan saat ini ada sejumlah pilihan yang dikaji meliputi pembebasan bea pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pembebasan pajak masuk suku cadang.
“Dari Kementerian Keuangan saat ini juga mengkaji pemberian fasilitas kredit terhadap perusahaan angkutan dalam upaya peremajaan armadanya,” kata dia.
Skema kompensasi kenaikan BBM tahun ini, kata Armida, berbeda dari sebelumnya. Kali ini hanya 18,5 juta orang miskin yang menerima program bantuan langsung masyarakat sementara (BLMS) atau hanya sekitar 30 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.
Sementara kompensasi lainnya diberikan untuk subsidi transportasi maupun subsidi yang tidak berdampak langsung. “Insya Allah sekarang bisa lebih baik dan lebih akurat,” kata dia.
Optimisme keakuratan itu didukung langkah pemerintah yang menggunakan data terbaru, yakni data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. “Nanti keluarga miskin akan mendapat kartu yang bisa disobek sehingga keluarga itu yang berhak dapat BLMS,” kata dia.
Sedangkan bagi warga yang tidak berdampak langsung, diusulkan penambahan subsidi untuk siswa miskin. Sebanyak 30 persen dari total penduduk miskin yang memiliki anak sekolah dari SD hingga SMA akan mendapat beasiswa.
Pada saat bersamaan, lanjut Armida, juga diusulkan belanja infrastruktur untuk percepatan pembangunan. “Arahan Presiden, percepatan ini akan difokuskan untuk Indonesia bagian timur.”
Usulan lain yang tengah dibahas juga meliputi ketahanan pangan, seperti penambahan jaringan irigasi serta ketahanan energi.
Solusi:
BBM naik banyak warga yang resah,terutama pada
rakyat kecil.Ide penghematan anggaran memang cukup bijak, namun mencekik rakyat
kecil walaupu tak hanya rakyat kecil juga yang menderita tetapi juga rakyat
biasa lainnya.Namun jika kendaraan umum juga menaikan tarifnya maka hanya
mempersulit rakyat.Sebelum BBM naik ada baiknya pemerintah memberikan
kompensasi pada rakyat kecil agar mereka tidak kesulitan dalam bidang ekonomi.
Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/03/09/090389170/Armida-Kenaikan-Tarif-Angkutan-Tidak-Boleh-Semena-mena
Tidak ada komentar:
Posting Komentar