Penipuan & Pengamanan Komputer

Keamanan Komputer terdiri atas : Pengamanan hardware, pengamanan data, pengaman sistem informasi , pengamanan jaringan. Pengamanan hardware berarti mengamankan hardware dari stole (pencurian komponen hardware,sabotase, pengrusakan hardware, pengrusakan fasilitas pendukung. Pengamanan data merupakan pengamanan data dari pencurian data, perusakan data dan juga penghapusan data, pengamanan sistem informasi yaitu : pengamanan sistem informasi dari penipuan data, pengawasan sistem informasi dan sebagainya,dan Pengamanan jaringan adalah cara kerja sistem jaringan, protokol, komponen jaringan, pengamanan paket data dan hak akses user.

Penipuan dan Keamanan Komputer membandingkan antara pendekatan dan teknik yang digunakan untuk melakukan penipuan komputer.Departemen kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan bahwa penipuan komputer sebagai suatu tindakan ilegal. Untuk dapat menyelidikinya dan menuntut tindakan tersebutdiperlukan tingkat pengetahuan tekhnologi yang tinggi. Contoh dari kejahatan komputer adalah penggunaan ilegal tanpa izin seperti mengakses, memodifikasi, menyalin, dan perusakan data (software).

 Beberapa kejadiannya seperti berikut :

• Pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau bisa disebut juga pencurian waktu komputer. 
• Pencurian data (software) atau perusakan hardware komputer. 
• Bekerjasama dalam menggunakan sumber daya yang ada pada komputer untuk melakukan kejahatan besar. 
• Menggunakan komputer untuk memperoleh informasi secara ilegal.

Ada tiga karakteristik sebuah penipuan :
- Pencurian sesuatu yang berharga .
- Konversi ke Uang tunai .
- Penyembunyian
Cara yang umum dan efektif untuk menyembunyikan suatu pencurian adalah untuk membebankan item yang dicuri ke suatu akun biaya, cara lain untuk menyembunyikan aset adalah dengan cara gali lubang tutup lubang (lapping) Pada skema perputaran kiting, pelaku menutupi pencuriannya dengan cara menciptakan uang melalui transfer uang antar bank.
Sebab-sebab terjadinya penipuan :
•         Para peneliti telah membandingkan karakteristik Psikologis dan demografis tiga kelompok orang :
1.    Kejahatan Kerah putih
2.    Masyarakat Umum
3.    Kejahatan Kekerasan
 Penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kondisi yang biasanya terjadi sebelum terjadi penipuan
– A pressure or motive (tekanan atau motif)
– An opportunity (peluang)
– A rationalization (rasionalisasi)
Tekanan
• What are some financial pressures?
– Gaya hidup melebihi kemampuan
– Tingginya utang pribadi
– “inadequate” income (pendapatan tidak cukup)
– Rendahnya tingkat kredit
– Besarnya kerugian keuangan
– Besarnya utang judi
• What are some work-relatedpressures?
– Gaji yang rendah
– Tidak adanya pengakuan atas kinerja
– Ketidakpuasan atas pekerjaan
– Rasa takut akan kehilangan pekerjaan
– Rencana bonus yang terlalu agresif
• What are other pressures?
– tantangan
– Tekanan keluarga/rekan kerja
– Ketidakstabilan emosi
– Kebutuhan akan kekuasaan
– Harga diri atau ambisi yang berlebihan

Sumber :

http://d0b3tt3r.wordpress.com/2011/11/07/penipuan-dan-pengamanan-komputer/

 

http://mashiyyisetiani.blogspot.com/2012/05/penipuan-dan-pengamanan-komputer.html

(Sekitar)Kasus Penipuan yang Dilakukan Pegawai

Penipuan Haji Diduga Libatkan Pegawai Kementerian
TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menengarai kasus penipuan calon haji diduga melibatkan pegawai Kementerian Agama.

Keterlibatan itu, menurut Said, terjadi melalui kerja sama pegawai dengan penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak terdaftar di Kementerian. ”Penyelenggara ibadah haji diiming-imingi pegawai Kementerian seolah-olah ada kuota tambahan, meski sebenarnya sudah tidak ada,” kata Said di Jakarta, Rabu 24 Oktober 2012.

Said menduga kasus penipuan ini juga melibatkan staf Kedutaan Besar Arab Saudi. Staf itu bukan warga negara Arab, melainkan warga Indonesia yang bekerja di Kedutaan. ”Modusnya, janji pengurusan visa haji meski kuotanya sudah habis.”

Kasus penipuan calon haji terungkap di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 76 orang yang mendaftar melalui sebuah biro penyelenggara dan perjalanan haji gagal berangkat akibat tidak memperoleh visa. Data di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menunjukkan jumlah korban penipuan terkait dengan haji di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 2.500 orang.

Said menyatakan pemerintah harus tegas memberikan sanksi agar timbul efek jera. ”Jangan diberi 'angin' sedikit pun, dan jangan dimaafkan. Saya akan minta Duta Besar Arab Saudi membuang orang-orang seperti itu,” katanya.

Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama, Ahmad Kartono, menyatakan siap memberikan sanksi bagi pegawai Kementerian yang terlibat. Kementerian juga akan memberikan sanksi terhadap biro perjalanan yang diketahui menipu calon haji.

Biro perjalanan yang ketahuan menipu ini terancam denda Rp 500 juta sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Adapun biro resmi yang berbuat curang terancam pencabutan izin. ”Jika tak terima, calon jemaah haji bisa menuntut pidana ke biro tersebut,” kata Ahmad Kartono.

Ahmad mengungkapkan, para calon haji yang gagal berangkat itu umumnya mendaftar pada biro perjalanan ilegal. Biro perjalanan tersebut tidak terdaftar di Kementerian Agama. Dia mengimbau para calon agar berhati-hati memilih biro. “Serta, memastikan ketersediaan nomor kursi haji sebelum membayar.”

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah tak akan membiarkan kasus penipuan terulang. Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Umrah dan Haji, segera menginventarisasi persoalan yang ada dan melakukan evaluasi.

sumber:
http://m.tempo.co/read/news/2012/10/25/063437684/Penipuan-Haji-Diduga-Libatkan-Pegawai-Kementerian

Pencegahan / Solusi : Saling terbuka antara pemerintah atau biro perjalan kepada masyarakat merupakan hal yang wajib dilakukan.Selain itu,ketatnya pengawasan harus dirapatkan serapat-rapatnya agar tidak ada oknum “NAKAL” baik dari pemerintah dan biro perjalanan.Biasanya untuk mendapatkan kenyamanan beribadah haji,calon haji sendiri juga harus mendaftarkan dirinya pada biro yang resmi karena pengawasan terhadap biro tersebut lebih transparan dibandingkan biro ilegal yang meng-iming-imingkan biaya murah.